PAPER ILMIAH

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA

SAMARINDA

BAB I
 PENDAHULUAN

Adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000:109).Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dari uraian yang disampaikan di atas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (1997:124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara value for money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka  Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

Tujuan penelitian ini adalah :

·         Untuk mengetahui jenis pajak daerah mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Samarinda periode tahun 2006-2010

·         Untuk mengetahui jenis retribusi daerah mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Samarinda periode tahun 2006-2010

·         Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang dicapai tiap jenis pajak daerah dari tahun 2006-2010

·         Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang dicapai tiap jenis retribusi daerah dari tahun 2006-2010

BAB II

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

1.      Pajak Daerah

Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak daerah kota Samarinda yang dipungut oleh pemerintah daerah kota Samarinda, berdasarkan aturan perundang–undangan yang berlaku, yang tidak memberikan kontra prestasi langsung dan digunakan untuk pembangunan daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak reklame. Untuk perkembangan Pajak Daerah itu sendiri dapat dilihat dari Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Samarinda.

2.      Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan Retribusi disini adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kota Samarinda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3.      Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah disini adalah pendapatan  daerah yang diperoleh dari daerah kota Samarinda sebagai daerah otonom dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku meliputi : Hasil pajak daerah,  Hasil retribusi daerah,  Hasil pengeluaran kekayaan  daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah daerah Kota Samarinda dengan memfokuskan penelitian untuk membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 s/d 2010.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melaksanakan  Dokumentasi dan Obesrvasi.

Data yang Diperlukan

1. Data Target dan Realisasi jenis-jenis pajak daerah (ada 7 jenis di kota Samarinda) tahun 2006 s/d 2010

2. Data Target dan Realisasi Jenis-jenis retribusi daerah kota Samarinda tahun 2006 s/d 2010

3. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda tahun 2006 s/d 2010.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis – jenis Pajak Daerah:

·         Pajak Hotel

Penerimaan PAD dari pajak hotel meningkat dalam lima tahun dan dari peningkatan target dan realisasi cukup baik dimana hanya pada tahun 2009 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja mempengaruhi besarnya penerimaan PAD atau kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2009 yaitu hanya sebesar 3,81 %.Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak hotel terjadi penurunan dari tahun 2007 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2006 dan 2010 penerimaan belum mencapai target yang telah ditentukan.Berdasarkan observasi lapangan hal ini disebabkan kurangnya faslititas perhotelan, dan kurangnya promosi pariwisata kota Samarinda sehingga tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Samarinda sangat minim yang mengakibatkan penghuni hotel menjadi minim pula dan berdampak pada penerimaan pemerintah dari segi pajak yakni pajak hotel tidak mencapai target.

·         Pajak Restoran

Penerimaan PAD dari pajak restoran cendrung menurun dalam lima tahun namun dari peningkatan target dan realisasi sangat baik dimana tiap tahun penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penurunan kontribusi mulai terlihat dari tahun 2007 yaitu sebesar 5,75 % sedangkan tahun 2006 kontribusi pajak restoran mencapai 13,26 %, namun hal ini nampaknya telah di antisipasi pemerintah kota Samarinda dan terbukti kontribusi pajak restoran mulai tahun 2008 – 2010 mengalami peningkatan yang signifikan.Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak restoran terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dari tahun 2006 – 2010 bahkan melebihi target. Berdasarkan observasi lapangan hal ini disebabkan karena gaya hidup masyarakat Samarinda yang senang menghabiskan waktu di café maupun resto yang tentunya menyebabkan banyaknya bermunculan café  – café maupun restoran cepat saji di pinggir jalan maupun di mall - mall yang ada di Samarinda.

·         Pajak Hiburan

Penerimaan PAD dari pajak hiburan cenderung meningkat dan dari peningkatan target dan realisasi cukup baik karena tiap tahun terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2007 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi hal ini telah di antisipasi pada tahun berikutnya yaitu 2008  – 2010 yang terus mengalami peningkatan walau belum signifikan.Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak hiburan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan di tahun 2008 dan 2010 bahkan melebihi target, sedangkan pada tahun 2006, 2007, dan 2009 belum mencapai target namun telah mencapai angka 99 %. Berdasarkan observasi lapangan hal ini disebabkan karena banyaknya di gelar pertunjukan konser artis yang dipungut bayaran seperti konser Anggun C. Sasmi tahun 2008 lalu, konser Nidji dan Changcuter tahun 2009 lalu, dan lainnya disamping penerimaan dari bioskop dan tempat karaoke karena tingginya animo masyrakat Samarinda untuk menonton film layar lebar yang spektakuler seperti Harry Potter, Lord Of The Ring, dan film lainnya juga karaoke bersama keluarga atau teman di Happy Puppy, Inul Vista, atau NAV.

·         Pajak Reklame

Penerimaan PAD dari pajak reklame cenderung menurun dan dari peningkatan target dan realisasi kurang baik karena tiap tahun terus mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2006 sebesar 7,5 %, kemudian tahun 2007 merosot tajam ke angka 2,76 %, tahun 2008 mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,05 % dan pada 2009  – 2010 terus mengalami penurunan.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

        Setelah data diolah, dianalisis dan di bahas dengan menggunakan alat analisis yang disebutkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retiribusi daerah berpengaruh signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Samarinda. Olehkarena itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda terus meningkat dalam periode tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 81,404,816,544,- dan tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.126.875.101.313,-. Namun jika dilihat dari tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda berbeda karena yang memiliki tingkat efektifitas paling baik pada tahun 2007 yaitu sebesar 110,04 %, sedangkan yang memiliki tingkat efektifitas terendah ada pada tahun 2010 yaitu hanya sebesar 84,58 %. Kontribusi tiap jenis pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010 sangat fluktuatif. Kontribusi pajak daerah terbesar terhadap total penerimaan PAD diberikan oleh pajak penerangan jalan serta oleh pajak restoran pada urutan kedua. Pajak penerangan jalan pada periode 2006-2010 memberikan ratarata kontribusi sebesar 21,35 % per tahunnya. Sedangkan untuk pajak restoran jauh berada dibawah yaitu hanya mencapai persentase ratarata sebesar 7,57 % per tahun.  Sedangkan sumber-sumber pajak daerah yang lain masih memberikan kontribusi yang relatif kecil.Kontribusi tiap jenis retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010 sangat fluktuatif. Kontribusi retribusi daerah terbesar terhadap total penerimaan PAD diberikan oleh retribusi perijinan tertentu, kemudian disusul retribusi jasa umum, dan terakhir retribusi jasa usaha. Retribusi Perijinan Tertentu pada periode 2006-2010 memberikan rata-rata kontribusi sebesar 21,39 % per tahunnya. Sedangkan untuk retribusi jasa umum jauh berada dibawah yaitu hanya mencapai persentase ratarata sebesar 8,1 % per tahun dan terakhir retribusi jasa usaha hanya mencapai persentase rata-rata sebesar 4,36 % per tahunnya. Melihat kontribusi komponen pajak daerah terhadap PAD kota Samarinda sangat fluktuatif, hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010.Dari hipotesis yang telah diajukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa hipotesis pertama dan kedua diterima karena kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD tertinggi diperoleh pajak penerangan jalan dan retribusi perijinan tertentu yang dalam hal ini terus mempertahankan konsistensinya dalam hal kontribusi terbesar terhadap  PAD dalam 5 tahun terakhir dari 2006 sampai dengan 2010. Namun dalam hal efektifitas yang dinyatakan pada hipotesis ketiga dan keempat tidak diterima karena setelah dilakukan perhitungan dan analisis yang cermat, tren peningkatan tidak menunjukkan tren kenaikan melainkan fluktuatif bahkan ada jenis pajak daerah yang cendrung terus menurun dari tahun periode 2006 sampai dengan 2010.

SARAN

      Dari pembahasan dan analisis data setelah disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki hubungan yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya disini penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan nantinya bahan informasi untuk mencapai terciptanya kemajuan dalam hal memungut dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.Penggalian potensi daerah untuk dijadikan objek pajak daerah dan retribusi daerah saat ini sudah optimal. Yang menjadi titik utama perhatian. pemerintah daerah kota Samarinda untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan perbaikan manajemen pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga penetapan target penerimaan tiap tahunnya dapat dicapai disetiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Penulis menyarankan untuk Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol.C segera digantikan dengan pajak sektor yang lainnya yang lebih menguntungkan. Dalam hal ini selain penerimaan pada sektor pajak daerah ini terus menurun, pengambilan bahan galian golongan C secara terus menerus juga dapat merusak Sumber Daya Alam kota Samarinda. Hal ini tentu berpengaruh pada masa depan anak cucu kita nanti. Oleh karena itu penulis mengusulkan agar pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C ini dapat digantikan dengan jenis pajak daerah lain seperti yang ditambahkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pajak sarang burung walet, pajak air tanah, PBB, atau BPHTB.Pemerintah kota  Samarinda dan DPRD kota Samarinda, diharapkan segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) sebagai landasan Hukum Jenis-jenis Pajak Daerah Baru (ada 4 jenis) sesuai dengan UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu: Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak BPHTB.Dengan adanya saran tersebut diatas semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kota Samarinda dalam meningkatkan pendapatan khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah, karena pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

Davey, K.J, 1998  Pembiayaan Pemerintah Daerah–Praktek-Praktek Internasional  dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, Penerjemah Amanulah dkk, UI Press, Jakarta.

Devas, N., Binder, B., Both, A., Davey, K., Kelly, R., 1998,  Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,  Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.

Kaho, J.R, 1997,  Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,  PT. Raja Gratondo, Cetakan Keempat, Jakarta.

Koswara,E, 2000, “Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya”, CSISXXIX Nomor 1, Jakarta.

Living Stone, Ian and Chartlon, Roger, 1998, “Raising Local Authority District Renenues Through Direct Taxation in A Law-Income Developing Country: Evaluation Uganda’s GPT”,  Public Administration and Development, Vol 18, No.5, December, 499-517

Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad.,2000, “Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang”, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.

Moekijat, 2001,  Pengantar Sistem Informasi Manajemen, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nugroho, Riant D., 2000, Otonomi ; Desentralisasi Tanpa Revolusi,  Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta

Saragih, J. Panglima, 1996, “Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan”, Majalah Perencanaan Pembangunan, No.6, 36-40

Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda., 2002 Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah ., Yogyakarta : YPAPI.

Halim, Abdul., 2001 Manajemen Keuangan Daerah.,  Bunga Rampai ,. YogyakartaUndang-

Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Peraturan Daerah Kota Samarinda No.01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Paper Ilmiah Metode Riset

Pengaruh Pelayanan Prima terhadap Kepuasan Masyarakat

Sejalan dengan Pemberian Penghargaan ISO 9001/2000 pada Dinas Perijinan Kota Malang

BAB I
 PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam memandang kebutuhan konsumen dengan menekankan pada matrik kompetisi yang semakin ketat merupakan cara yang paling mudah untuk mempertahankan performance perusahaan. Kinerja perusahaan bukan hanya merupakan fungsi perubahan kondisi eksternal semata namun merupakan sinergi dari perubahan internal dan eksternal. Oleh karena itu akan lebih bijaksana jika sebuah perusahaan senantiasa terus melakukan pembenahan internal tanpa harus menunggu tuntutan ataupun perubahan dari pihak luar (eksternal).Pembenahan internal menjadi hal yang penting bagi perusahaan yang ingin bersaing di pasar global, perusahaan harus mampu mencapai tingkat mutu yang tinggi (quality level), bukan hanya pada produknya, namun secara menyeluruh menyangkut seluruh aspek dari perusahaan (total quality).Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan yang menyeluruh (complete satifation) menjadi hal yang sangat esensial, karena langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi kepentingan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Maka seperti pernyataan Zeithaml, et al. (2003: 86) bahwa kepuasan pelanggan adalah evaluasi pelanggan terhadap suatu produk atau jasa perusahaan yang dipandang dari segi apakah produk atau jasa tersebut telah memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.Kepuasan pelanggan akan tercapai bila pelanggan merasa bahwa harapan terhadap suatu produk atau jasa telah terpenuhi. Tse dan Wilton dalam Tjiptono (1997) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kinerja yang dirasakan (perceived performance) dengan harapan (expectations). Pemerintah daerah yang menjadi salah satu jenis perusahaan jasa juga dituntut dengan pelayanan public

BAB II

METODE PENELITIAN

                         

hipotesis

H1:      Diduga pelayanan Prima dinas perijinan kota Malangberpengaruh terhadap kepuasan pelanggan/masyarakatKota Malang.

H2:      Diduga daya tanggap (responsiveness) menjadi factor dominan yang memengaruhi kepuasan pelayanan perijinan pelanggan/masyarakat Kota Malang. operasional variabel penelitian Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kepuasan pelanggan/masyarakat sebagai variabel dependen dengan varibel pelayanan prima sebagai variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen kepuasan pelanggan/masyarakat menggunakan ukuran skala likert 5, yaitu dengan kategori Jawaban (a) Sangat puas diberi bobot 5, (b) Puas diberi bobot 4, (c) Cukup puas diberi bobot 3, (d) Kurang puas diberi bobot 2, (e) Tidak puas diberi bobot

1. Intrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah difahami dan dilaksanakan.

b) Kejelasan dan kepastian, menyangkut: (a) Prosedur/tata cara pelayanan umum, (b) Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif,

(c) Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum,

(d) Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya,

(e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum,

(f) Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum,

(g) Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).

c) Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.

d) Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e) Efisien, meliputi (a) Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan, (b) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

f) Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan,

(a) Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran,

(b) Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum, (c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan instrumen dengan menggunakan ukuran Skala likert 5 dengan kategori (a) Sangat Baik diberi bobot 5, (b) Baik diberi bobot 4, (c) Cukup Baik diberi bobot 3, (d) Kurang Baik diberi bobot 2, (e) Tidak Baik diberi bobot 1. Adapun variabel independen yang digunakan seperti tampak di bawah ini:

a) Reliability (Keandalan) sebagai variabel X1 yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan.

b) Responsiveness (Daya Tanggap) sebagai variabel X2yaitu respons atau kesigapan karyawan dalam membantupelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan.

c) Assurance (Jaminan) sebagai variabel X3 meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf karyawan, sehingga pelanggan terbebas dari resiko, karenanya dimensi ini merupakan gabungan dari dimensi Kompetensi (Competence) yang berarti keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan dalam memberikan pelayanan, dimensi Kesopanan (Courtesy) yang meliputi keramahan, perhatian dan sikap para karyawan serta Kredibilitas (Credibility) yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan seperti reputasi, prestasi dan sebagainya.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

hasil dan pembahasan

1. Gambaran Umum Dinas Perijinan Kota Malang

Perijinan Kota Malang telah menggunakan sistem pelayanan satu atap atau dengan kata lain pelayanan menggunakan sistem pelayanan satu atap.

2. Diskriptif Statistik

Kuesioner disebar sebanyak 315 responden, dengan metode stratified random sampling. Analisa data menggunakan SPSS for windows ver 15.00. hasil analisa menunjukkan bahwa dari 315 kuesioner yang disebar respon rate sebesar 70% atau sebanyak 270 responden data dapat diolah.

3. Hasil Analisa Statistik

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan terhadap 47 observasi dan semua instrumen penelitian telah dinyatakan valid dan reliabel.

b. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas telah dilakukan pengujian dan hasilnya data berdistribusi normal dan tidak terjadi asumsi klasik.

c. Analisis Data

1) Persamaan Regresi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh perubahan variabel-variabel pelayanan prima terhadap kepuasan masyarakat. Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Y = 10,399 + 1,496X1 + 1,890X2 + 1,885X3 + 1,024X4 + 0,707X5

Y          :         Kepuasan Masyarakat

a           :         Konstanta

b           :         Koefisien

X1       :          Reliability (Keandalan)

X2       :          Responsiveness (Daya Tanggap)

X3       :          Assurance (Jaminan)

X4       :          Emphaty (Perhatian Lebih)

X5       :          Tangibles (Bukti Langsung)

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan adalah menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). Adapun keterangan masingmasing uji hipotesis sebagai berikut:

Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada lampiran 7 yang disajikan dalam Tabel 4.8, diperoleh semua variabel memiliki nilai thitung> tabel dengan tingkat signifikansi menggunakan α = 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel pelayanan prima [(Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Emphaty (Perhatian Lebih), Tangibles (Bukti Langsung)] berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat Kota Malang pada Kantor Dinas Kota Malang sejalan diberikannya ISO 9001. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial semua variabel pelayanan prima Jurnal Ekonomika, Vol. 4 No. 1 Juni 2011: 25–32berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat Kota Malang pada Pelayanan Dinas Perijinan Kota Malang.

Uji F (Simultan)

Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan Fhitungsebesar 190,121 pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan Ftabel sebesar 2,45 dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, Ha Diterima karena memiliki Fhitun > Ftabel.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersamasama variabel [(Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap),  Assurance (Jaminan),  Emphaty (Perhatian Lebih),  Tangibles (Bukti Langsung)] berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat Kota Malang pada Dinas Perijinan Kota Malang.

d. Pembahasan Analisa Data

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesimpulan untuk hipotesis 1 adalah semua variabel pelayanan prima [(Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Emphaty (Perhatian Lebih), Tangibles (Bukti Langsung)] berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat Kota Malang pada Dinas Perijinan Kota Malang. Faktor dominan yang memengaruhi kepuasan masyarakat adalah responsiveness pegawai yang melayani pada dinas perijinan Kota Malang. Jadi sejalan dengan diberikannya penghargaan ISO 9002 pada Kantor Dinas Perijinan Kota Malang yang merupakan standard pelayanan maka memang pamtas Kota Malang diberikan penghargaan itu.

BAB IV

PENUTUP

Pengaruh pelayanan prima yang diproksikan oleh variabel Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap),  Assurance (Jaminan),  Emphaty (Perhatian Lebih), Tangibles (Bukti Langsung)] dalam penelitian ini terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat Kota Malang pada Dinas Perijinan Kota Malang jika diuji secara simultan.Secara parsial, semua variabel pelayanan prima juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat Kota Malang pada Dinas Perijinan Kota Malang, dan berpengaruh serta berhubungan secara positif, artinya semakin bagus pelayanan yang diberikan oleh pegawai Dinas Perijinan, maka juga akan semakin puas masyarakat atas pelayanan itu.

Daftar Pustaka

1. Berry, Leonard L. Parasuraman, 1991, Marketing Service: Competing Through, Quality. New York: The Free Press.

2. Denhardt JV and Denhardt RB, 2003, The New Public Service: Serving, not Steering. Armonk. Etc.: ME Sharpe.

3. Dwiyanto, Agus, 2001, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM Yogyakarta.

4. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayan Minimal, Jakarta.

5. Juwono Trisno, Abdullah Pius, 1994, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

6. Kuncoro, Sudirman dan Sampara Lukman, 1999. “Visi, Misi, dan Manajemen Pelayanan Prima”. Makalah dalam Lokakarya Strategi Pengembangan Pelayanan Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah, Cisarua, Bogor.

7. Kotler, P. 2000. Marketing Management. Millennium Edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.

8. Menteri Hukum dan Hak Asasi RI, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayan Minimal, Departemen Kehakiman. Jakarta

9. Mowen, John C. dan Minor, Michael, 2002, Perilaku Konsumen, Jakarta: Erlangga.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, 2006, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006, 2006, Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan.

12. Peni Suparto. Drs. M.AP, 2008, Dua Unit Kerja Terima Sertifikat Iso 9001/2000, http://www.pemkot-malang.go.id

13. Standar-Standar Seri ISO 9001:2000. Sistem Manajemen Mutu - Konsep dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 yang Berdomisili di Jakarta, Indonesia. QMS

Paper Ilmiah Metode Riset

EKONOMI PEMBANGUNAN TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
 BAB I
 PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pengangguran di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Masalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen perdagangan anak dan sebagainya sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkan korban-korban sosial yang tidak bernilai. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, tidak di hargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial. Oleh karena itu, persoalan pengangguran ini harus secepatnya di pecahkan dan dicari jalan keluarnya. Namun demikian, perlu disyukuri karena kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dalam satu tahun terakhir atau hingga kuartal pertama tahun 2010 menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Hal ini digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja serta menurunnya angka pengangguran. Pada kuartal pertama tahun 2010 jumlah angkatan kerja mencapai 116 juta orang naik 2,26 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya kuartal yang sama tahun 2009 yang sebesar 113,74 juta orang. Sedangkan penduduk yang bekerja juga terjadi peningkatan, pada kuartal pertama tahun 2010 mencapai 107,41 juta orang naik dari kuartal pertama tahun 2009 sebesar 2,92 juta orang yang sebelumnya 104,49 juta orang. Sementara itu, untuk jumlah pengangguran di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2010 mencapai 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja, mengalami penurunan sekitar 670 ribu orang jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya atau kuartal pertama tahun 2009 yang sebesar 8,14 persen.   

Naiknya jumlah penduduk yang bekerja pada kuartal pertama tahun 2010 ini terutama di sektor jasa kemasyarakatan yakni sebesar 1,62 juta orang (11,52 %) dan di sektor pertanian sebesar 1,22 juta orang (2,92 %). Sedangkan sektor yang mengalami penurunan yakni sektor konsumsi sebesar 11,70 persen dan sektor transportasi sebesar 4,91 persen. Dengan demikian sektor jasa kemasyarakatan, industri dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada kuartal pertama tahun 2010.Penduduk yang bekerja menurut statuspekerjaan. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari kategori status pekerjaan utamapekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada kuartal pertama tahun 2010 sebanyak 33,74 juta (31,42%) pekerja Indonesia bekerja pada kegiatan/sektor formal ada 73,67 juta orang (68,58%) bekerja pada sektor informal. Dari 107,41 orang yang bekerja pada waktu yang sama, status pekerja utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan yakni mencapai 30,72 juta atau sekitar 28,61 persen, kemudian diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap (buru harian/borongan) sebesar 21,92 juta orang atau 20,41 persen dan berusaha sendiri sejumlah 20,46 juta orang atau 19,05% sedangkan sisanya adalah berusaha dibantu buruh tetap.

Penduduk bekerja menurut pendidikan.Jumlah penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk semua golongan pendidikan mengalami kenaikan, di mana pada kuartal pertama tahun 2009 pekerja yang bekerja dengan tamatan Universitas sebanyak 4,22 juta orang, untuk kuartal yang sama tahun 2010 meningkat menjadi 4,94 juta orang. Sementara untuk tenaga kerja yang bekerja dengan tamatan Diploma 1/11/ III pada kuartal pertama tahun 2009 sebanyak 2,68 juta orang pada kuartal yang sama tahun 2010 naik menjadi 2,89 juta orang sementara untuk pekerja dengan pendidikan terakhir sekolah menengah kejuruan juga terjadi peningkatan, pada kuartal pertama tahun 2009 sebanyak 7,19 juta. Sementara pada waktu yang sama, pekerja pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar ke bawah masih tetap tinggi yakni sekitar 55,31 juta orang, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil. Pekerja dengan pendidikan diploma sekitar 2,69 persen dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 4,60 persen.Pemerintah pada tahun 2010 menargetkan angka pengangguran di Indonesia menjadi 8 persen, untuk memenuhi target tersebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-6 persen dengan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan bisa menciptakan 2,3 juta lapangan kerja baru. Namun pada waktu yang bersamaan juga akan masuk angkatan kerja baru sekitar 2,1 juta orang. 

B.Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi masalah pengangguran di Indonesia?

2. Bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia?

3. Apakah pengangguran mengakibatkan kemiskinan?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya pengangguran yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta,masalah dan keadaan pengangguran, serta untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya  pengangguran dan juga untuk mengetahui bagaiamana sikap pemerintah dalam mengatasi pengangguran.

D.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1.Penulis
Karena dengan tugas ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi si penulis mengenai masalah pengangguran yang ada dinegara kita yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya akibat dari beberapa faktor,baik dari dalam maupun dari luar.

2.Masyarakat
Masyarakat juga dapat mengetahui penyebab apa saja yang menimbulkan pengangguran serta masyarakat juga dapat bertindak langsung dalam upaya mengatasi masalah pengangguran. 

3.Siswa
Siswa mendapat pengalaman dalam meenyusun karya ilmiah dengan cara merevisi ulang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR

                                                                             
A. Kajian Pustaka

1. Pengertian pengangguran

     Pengertian penganguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja.Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan dan ini mencangkup mereka yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang di ajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya
walaupun dia sanggup. keadaan yang ideal, diharapkan besarnya kesempatan kerjasama dengan besarnya angkatan kerja, sehingga semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan. Pada
kenyataannya keadaan tersebut sulit untuk dicapai. Umumnya kesempatan kerja lebih
kecil dari pada angkatan kerja, sehingga tidak semua angkatan kerja akan mendapatkan
pekerjaan, maka timbullah penggangguran. Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerjasecara tidak optimal.

2. Jenis pengangguran

1. Pengangguran Friksional (Transisional).

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.

Contoh:
- Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, untuk sementara

menganggur.
- Berhenti dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik

2. Pengangguran Struktural 

Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat keadaan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi akhirnya mengalami perubaahana dalam kebutuhan tenaga kerja. Struktur ekonomi agraris berubah menjadi sistem struktur Industri, yang menuntut perubahan keterampilan yang dapat menunjang industri. Beberapa kasus pengangguran struktural terjadi pada 1998, pada saat bangsa Indonesia mengalami krisis moneter. Banyak pekerja pabrik, pegawai bank dan perusahaan-perusahaan serta lembaga-lembaga lainnya yang mengalami kerugian, sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun tersebut, tingkat pengangguran di Indonesia begitu tinggi. Pengangguran struktural dapat diatasi jika pemerintah melakukan dan mengeluarkan peraturan serta kebijakan yang memihak rakyat. Di samping itu, pengganggur pun harus memperdalam keahlian dan kemampuannya. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yangmenyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.

4. Pengangguran Musiman (Seasonal)

Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

5. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat–alat teknologi yang semakin

modern. Contoh, sebelum ada penggilingan padi, orang yang berprofesi sebagai

penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin penggilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi.

6. Pengangguran Politis 

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya penutupan Bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK.

7. Pengangguran Deflatoir 

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.  Pengangguranatau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran

umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatanmas yarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnyakemis kinan dan masalah-masalahsos ial lainnya.

  

8. Penganggur Voluntary

Penganggur voluntary adalah penganggur yang sebenarnya mampu bekerja, namun memilih tidak bekerja karena mempunyai usaha. Misalnya, membuka rental mobil, membuka kos-kosan, dan lain-lain. Penganggur voluntary bisa membuka lapangan pekerjaan untuk penganggur lainnya.

3. Penyebab Pengangguran

Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain: 

a.Penduduk yang relatif banyak

b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah

c. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja

d. Teknologi yang semakin modern

e. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan

4. Dampak Pengangguran

Pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif, yang bukan hanya bagi sang penganggur, namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Pengangguran membawa permasalahan ekonomi suatu keluarga, yang bisa menyebabkan terganggunya kondisi psikis seseorang. Misalnya, terjadi pembunuhan akibat masalah ekonomi, terjadi pencurian dan perampokan akibat masalah ekonomi, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, kasus anak-anak terkena busung lapar, juga terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti terjadinya demonstrasi dan perebutan kekuasaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Materi Penelitian

       Penelitian ini menggunakan metode deskriptif . deskriptif adalah salahsatu metode penelitian dengn cara observasi melalui internet dan buku-buku, yang dapat memberikan fakta secara aktual dan kontekstual. Data yang diperoleh hanya berlaku bagi tempat , waktu, dan kondisi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai metode observasi dengan membaca, mencatat serta melihat keadaan secara langsung maupun dari pemberitaan media elektronik selain itu penulis juga mendapatkan informasi ini melalui internet.

B. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah:

1) Metode angket atau Kuesioner

Yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang Ia ketahui. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Angket adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan penyampaian suatu daftar tentang hal-hal yang diteliti.

2) Metode Observasi

Yaitu memperlihatkan sesuatu dengan mempergunakan mata. Atau observasi juga disebut pengamatan, meliputi kegiatan pemusatperhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra. Tempat pengumpulan bahan (sampah non organik) dari rumah-rumah tetangga dan tempat terdapat sampah non organic.

C. Teknik Analisis dan Pengumpulan Data

Data dan informasi yang telah di kumpulkan akan diolah dengan beberapa metode analisa data sebagai berikut:

1) Analisa Kualitatif yaitu mengamati.memahami, dan menafsirkan setiap data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah.

2) Analisa Deskriptif yaitu setelah data dan informasi terkumpul maka dilanjutkan penyusunan dan penghimpunan dan membahasnya serta menginterprestasikan berdasarkan logika dan teori yang relavan untuk menarik kesimpulan.

                   

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

     Pada 2002: usia kerja (148,730 juta), angkatan kerja (100,779 juta), penduduk yang kerja (91,647 juta), penganggur terbuka (9,132 juta), setengah penganggur terpaksa (28,869 juta), setengah penganggur sukarela tidak diketahui jumlah pastinya. Hingga tahun 2002 saja telah banyak pengangguran, apalagi di tahun 2003 hingga 2007 pasti jumlah penggangguran semakin bertambah dan mengakibatkan kacaunya stabilitas perkembangan ekonomi Indonesia. 

Untuk itu, mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan cara berikut.

• Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan.

• Bagi individu yang mampu (wiraswasta), membuka usaha baik skala kecil maupun besar. Hal ini mampu memperkecil tingkat pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan baru.

• Mengadakan bimbingan, penyuluhan dan keterampilan tenaga kerja, menambah keterampilan, dan meningkatkan pendidikan. Serta perlunya ada Rekomendasi yaitu :

1.Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan, serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal.

2.Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. 

B. Pembahasan

     Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya. 

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang. Mereka ini didominasi oleh angkatan kerja usia sekolah (15-24 tahun) sebanyak 20,7 juta. Tanggal 17 Oktober lalu komunitas global baru saja merayakan hari anti kemiskinan se-dunia. Akan tetapi di negeri ini, kemiskinan adalah simbol sosial yang nyaris absolut dan tak terpecahkan. Sejak masa kolonial hingga saat ini, predikat negeri miskin seakan sulit lepas dari bangsa yang potensi kandungan kekayaan alamnya terkenal melimpah. Cerita pilu kemiskinan seakan kian lengkap dengan terjadinya berbagai musibah alam dan bencana buatan: gempa bumi, tsunami, lumpur panas Lapindo, dan kebakaran hutan yang diikuti kabut asap. Kantung-kantung kemiskinan di negeri ini kian hari kian menyebar bak virus ganas, mulai dari lapis masyarakat pedesaan, kaum urban perkotaan, penganggur, hingga ke kampung-kampung nelayan.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

            Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial. Adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jula beli anak, anak jalanan dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Dilihat dari dampaknya yang luas terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat  ditekan/dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat iniberakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hudup(pekerjaan). Pengangguran merupakan problem yang terus menumpuk. Bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang kita punyai. 

Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam menerima ekspor komoditi, Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing (investasi), stabilitas keamanan, perilaku proteksionis (travel warning) sejumlah Negara-negara barat terhadap Indonesia, perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global yang menjadikan krisis pangan didunia, harga minyak dunia naik, pasar global dan berbagai perilaku birokrasi yang kurang kondusif atau cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah buruh ditengah dunia usaha yang masih lesu.  Disamping masalah-masalah tersebut diatas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik  juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Semua permasalahan hal diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan (Decision Maker). Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang  multidimensi pula. 

B. Saran

            Memberikan motivasi kepada para penganggur untuk bisa memasukan dirinya dalam lingkup pekerjaan. Dan bagi pemerintah, membuka sebuah lapangan kerja dibidang keterampilan untuk menampung kapasitas para penganggur

DAFTAR PUSTAKA

1. Conyer Diana, 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

2.Studi Kasus di Kupang NTT. Tesis, Pascasarjana UI, 1999.

3.. Harian Kompas, 25 Oktober 2003.

4. Harian Kompas, 10 September 2003

5. Harian Kompas, 27 September 2003.

6. Harian Pos Kupang, 20 Juni 2003.

7. Suarapublika, Novermber 2003.

8. Buku Ekonomi Pembangunan, Prayitno, Hadi . Penerbit Ghalia Indonesia

9. Dok./ Beritajakarta.com

10. WWW.Google.com

11. Kompas Kamis 5 Februari 2009